Pentingnya pembuatan Surat Keputusan (SK) untuk mendeklarasikan Kawasan Bebas Rokok di Sekolah Dasar (SD) tidak dapat dipandang remeh, mengingat dampak buruk rokok bagi kesehatan, terutama anak-anak.

SK ini menjadi landasan hukum yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bebas rokok di seluruh area sekolah, termasuk ruang kelas, halaman sekolah, dan area parkir.

Deklarasi Kawasan Bebas Rokok melalui SK menunjukkan komitmen sekolah untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari paparan asap rokok bagi siswa, guru, dan staf sekolah.

Contoh SK Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah

Apa manfaat Kawasan Tanpa Rokok?

Manfaat dari SK Kawasan Bebas Rokok di SD sangatlah beragam. Pertama, melindungi kesehatan siswa dari risiko bahaya rokok dan dampak pasif merokok. Kebijakan ini juga membantu mengubah norma dan perilaku terkait rokok di kalangan anak-anak, mendorong mereka untuk hidup sehat dan menghindari kebiasaan merokok di masa depan.

Selain itu, deklarasi Kawasan Bebas Rokok juga berkontribusi pada penciptaan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan akademik serta sosial-emosional siswa. Dengan demikian, SK Kawasan Bebas Rokok di SD tidak hanya memberikan perlindungan kesehatan, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai kesehatan dan kepedulian di kalangan generasi muda.

Baca juga: Contoh SK Tim Pencegahan Tindak Kekerasan di Sekolah

Contoh SK Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah merupakan salah dokumen yang mendukung Sekolah Ramah Anak (SRA). Dokumen ini merupakan salah satu hal yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan yang dalam melaksanakan program Sekolah Ramah Anak.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan Kawasan Tanpa Rokok diantaranya

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
12. Permendikbud Nomor 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kesehatan;

Dokumen SK Kawasan Tanpa Rokok

Dokumen SK Kawasan Tanpa Rokok tersebut sebagai berikut

Untuk mengunduh dokumen SK tersebut dalam format MS Word silakan klik di sini 

Semoga bermanfaat. Salam bangkit.